Hakikat Perkawinan Menurut Islam dan Peraturan di Indonesia

A. Hakikat Perkawinan

              Sudah menjadi kodrat Tuhan, bahwa dua orang manusia yang berlainan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan yang sama, untuk saling mengenal, mengamati, dan mencintai, bahkan mereka juga mempunyai keinginan yang sama untuk melangsungkan perkawinan.

            Pada hakikatnya, perkawinan adalah rasa cinta kasih, kewajiban, pemenuhan hasrat seksual dan pelanjutan keturunan. Bagi Islam, rasa cinta kasih adalah rukun pertama sebuah perkawinan[1].

            Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT[2].

            Menurut istilah, nikah adalah akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki-laki dan perempuan, dimana antara keduanya bukan muhrim atau lebih tegasnya, pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni[3].

            Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual, sedangkan menurut majazi (mathaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dengan seorang wanita[4].

            Sedangkan pengertian perkawinan menurut Imam Syafi’i adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi nikah artinya hubungan seksual[5].

            Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

B. Pengertian Perkawinan Beda Agama

            Yang dimaksud dengan perkawinan beda agama ialah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya perkawinan antara sorang pria muslim dengan seorang wanita protestan dan sebaliknya[6].

            Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memuat yang secara tegas mengatur tentang perkawinan beda agama, tetapi hanya mengatur perkawinan campuran yang mempunyai arti berbeda dengan perkawinan beda agama. Dalam pasal 57 disebutkan :

            Yang dimaksud perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak kewarganegaraan Indonesia.

Karena itu hal ini menjadi tidak jelas apakah perkawinan beda agama dilarang atau diperbolehkan.

            Dalam pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 ditentukan bahwa segala segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

            Hilman Hadikusuma dalam bukunya “Hukum Perkawinan Indonesia” perkawinan beda agama terjadi apabila seorang pria dengan seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing, termasuk dalam pengertian ini, walaupun agamana satu kiblat namun berbeda dalam pelaksanaan upacara-upacara agamanya dan kepercayaannya.

            Dalam ajaran agama Islam, keabsahan perkawinan terletak pada dua hal, yakni pada pelaksanaan akad nikah dan adanya kedua calon mempelai. Artinya perkawinan itu dipandang sah apabila akad dilaksanakan secara islam dan calon-calon suami atau isteri memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Islam. Diantara syarat calon suami atau isteri adalah yang berkaitan dengan keberagamaan mereka. Dalam hal ini, tidak dibenarkan perkawinan naita muslim dengan laki-laki non-Muslim, dan tidak dibenarkan pula perkawinan laki-laki Muslim dengan wanita non-Muslim.

C. Tujuan Perkawinan

            Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup masnusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan rasul-Nya, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur[7].

            Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

            Soemijati, dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari’ah.

            Dari rumusan tujuan perkawinan diatas, Filosofi Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faidah perkawinan kepada lima hal, seperti berikut :

Ø  Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.

Ø  Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia.

Ø  Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.

Ø  Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.

Ø  Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

            Dari definisi perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

D. Terjadinya Perkawinan

            Para ulama telah sepakat bahwa terjadinya perkawinan itu secara sempurna setelah dilakukan ijab dan qabul dari suami isteri (semula calon isteri dan calon suami) atau orang-orang yang menggantikan keduanya sebagai wali atau wakil. Dan tidak sah akad nikah itu apabila hanya terjadi karena saling suka sama suka saja antara mereka berdua tanpa akad nikah.

E. Sahnya Perkawinan

1. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Islam

            Dasar berlakunya Hukum Islam khsus mengenai Hukum perkawinan, Talak dan rujuk ialah S. 1937 No. 638 jo. S. 1937 No. 610 dan No. 116 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 jo. Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang No.l Tahun 1974.

            Setelah ditetapkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dasar berlakunya Hukum Islam dibidang perkawinan terutama pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), yang menetapkan sebagai berikut :

            Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku.

           

            Sahnya perkawinan menurut Hukum Islam harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagai berikut :

a)      Syarat Umum, artinya perkawinan tidak bertentangan dengan larangan-larangan yang termaktub dalam ketentuan Q. S. Al-Baqarah (2) : 221 yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya Q. S. Al-Maidah (5) : 5, yaitu khusus laki-laki Islam boleh mengawini perempuan ahli kitab, seperti Yahudi dan Nasrani. Dan tidak bertentangan dengan larangan-larangan dalam Q. S. An-Nisa (4) : 22, 23, dan 24.

b)      Syarat khusus, adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, dan harus beragama Islam, akil baligh (dewasa dan berakal), sehat baik rohani maupun jasmani.

c)      Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin, artinya perkawinan tidak boleh dilaksanakan denga paksaan.

d)     Harus ada wali nikah.

e)      Harus ada dua orang saksi, dengan syarat beragama Islam, dewasa dan adil.

f)       Mahar (mas kawin)

g)      Pernyataan Ijab dan Qabul.

2. Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

            Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

            Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.

            Bagi suatu Negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan Hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.

            Sesuai dengan landasan falsafah Negara Indonesia (Pancasila) dan Undang-Undang Dasar 1945, maka undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini.

            Undang-undang perkawinan ini telah menampung didalamnya unsure-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.

            Dalam undang-undang ini ditentukan prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntuan zaman.

            Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini adalah :

1)      Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami dan isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

2)      Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3)      Undang-undang ini menganut asas monogamy, hanya apabila dikehendaki oleh bersangkutan karena hukum agama dari bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun, demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

---

[1] Al-Thahir Al-Hadad, Wanita Dalam Syari’at dan Masyarakat, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1993, hlm. 59

[2] Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 14

[3] Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 1

[4] Mohd. Idris Ramulya, Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 1

[5] Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk, Ihya Ulumuddin, Jakarta, 1971, hlm. 65

[6] Abdurrachman dan Riduan Syahrani, Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, Alumni, Bandung, 1978, hlm. 20

[7] Mahmud Junus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, CV. Al-Hidayah, Jakarta, 1964, hlm. 1